Menkumham : UKK Imigrasi Muaro Bungo implementasi Nawacita

Dalam memberikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi membuka Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi. Kantor baru UKK Imigrasi itu diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Jumat (13/7).

Dalam sambuatan peresmian Menkumham mengatakan, bahwa pembukaan kantor baru ini bertujuan mendekatkan pelayanan imigrasi kepada masyarakat. Hal itu juga sejalan dengan konsep Nawacita pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dimana pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat. Hadir dalam memberikan layanan kepada masyarakat terpencil.

Menkumham juga memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Bungo yang mengajukan permohonan pembangunan Kantor Imigrasi di Wilayah Bungo kepada pihak Kemenkumham melalui unit pusat Direktorat Jenderal Imigrasi. Karena inisiatif diperlukan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Menteri Yasonna Laoly juga mendorong agar pemerintah daerah untuk terus membangun pelayanan publik yang lebih baik sehingga berkontribusi bagi pembangunan nasional. ”Sektor perizinan dan pelayanan publik menjadi prioritas kita untuk menarik investasi,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bungo Mashuri mengatakan bahwa inisiatif pengajuan UKK ini berdasarkan kenyataan bahwa banyak warga Bungo yang akan mengurus dokumen keimigrasian harus menemput perjalanan selama 6 jam ke kantor Imigrasi Jambi. Ini memerlukan waktu, biaya dan resiko perjalanan yang cukup besar. “Ini menjadi keprihatinan kita dan harus dicari solusinya” kata Bupati.   “Di samping itu banyak juga perusahaan di Bungo yang mempekerjakan Orang Asing,” ungkapnya.

Wilayah strategis Bungo yang berada di antara jalur lintas Sumatera dan dikelilingi 5 (lima) kabupaten. Adapun berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Selatan juga menjadi alasan pendirian Kantor Imigrasi.

“Warga Bungo, Tebo, Merangin, dan wilayah tetangga, sekarang bisa mengurus paspor di UKK Imigrasi Muaro Bungo,” ujar Bupati Bungo Mashuri.

Untuk itu pemerintah Muaro Bungo sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM yang telah meresmikan UKK imigrasi ini dan berharap dapat memberikan layanan keimigrasian. 

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dan Bupati Bungo Mashuri telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama pendirian UKK Imigrasi Muaro Bungo pada 19 Oktober 2017. Kemudian pada 21 Mei 2018 dilakukan pelayanan perdana permohonan paspor. Hingga saat ini sudah diterbitkan sebanyak 352 paspor di UKK Imigrasi Muaro Bungo.

“Unit Kerja Kantor Imigrasi Muaro Bungo berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi. Berdiri di atas bangunan seluas 2.500 meter persegi yang merupakan lahan milik Pemkab Bungo,” ucap Ronny Sompie.

Turut hadir dalam peresmian UKK antara lain Dirjen Imigrasi, Bupati Merangin, Wakil Bupati Tebo, dan Sesditjen Imigrasi. ( Dedet, Dok. Zeqi,Komar)

Related articles

Hadiri Apkasi Otonomi Expo 2019 di Jakarta, Masnah Ingin Ada Inovasi Baru di Muarojambi

Bupati Muarojambi, Masnah Busro menghadiri acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2019. Acara tersebut dilaksanaka di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (3/7). Masnah berharap dengan mengikuti kegiatan ini muncul inovasi-inovasi baru yang dapat diaplikasi di Kabupaten Muarojambi. “Kita mengharapkan adanya inovasi-inovasi baru khususnya di pemerintahan Kabupaten Muarojambi bisa berkolaborasi sampai tingkat desa dan berpacu untuk berkompetisi […]

Pemkab Bungo akan Dukung Penuh Jika Kopi jadi Produk Unggulan

Bupati Bungo, Mashuri mengatakan Pemerintah Kabupaten Bungo akan mendukung penuh jika kopi jadi komoditas unggulan Bungo, Rabu (21/11). Dia mengayaka. potensi kopi yang ada di Bungo luar biasa untuk dikembangkan. Bersama dengan masyrakat, Kabupaten Bungo bisa memperkenalkan produk-produk ke luar. “Tidak ada yang tidak bisa bersaing. Yang penting kita punya mutu, kualitas dan rasa. Dan […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *